Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) secara resmi telah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. Oleh karena itu, terdapat kewajiban bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional untuk menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi.
“Kami, Manurung Fachrulian Siregar (“MFS”) Law Firm, menyambut dengan semangat berlakunya UU PDP tersebut. Semangat ini telah kami wujudkan bahkan sebelum UU PDP ini resmi berlaku, hal tersebut merupakan implementasi atas suatu kewajiban kami sebagai kantor hukum yang selalu melihat perkembangan hukum secara dinamis”. ujar Dr. Novio Manurung, S.H.,M.H. sebagai Managing Partner MFS Law Firm.
Saat ini Partners MFS Law Firm telah tersertifikasi sebagai Data Protection Officer (“DPO”) dan tergabung dalam Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia (“APPDI”) bersedia untuk berkontribusi dalam kepatuhan penerapan UU PDP.
Sebelum UU PDP secara resmi berlaku, MFS Law Firm telah melakukan berbagai sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan terbuka yang bergerak dalam sektor kesehatan dan farmasi, perbankan dan keuangan, dan serta sektor terkait lainnya.
Selain dari pada itu, MFS Law Firm telah secara aktif memberikan edukasi tentang penerapan UU PDP di perusahaan-perusahaan tersebut, di antaranya dengan membantu melakukan penyusunan dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi serta menjawab dan memberikan penjelasan-penjelasan terkait UU PDP di antaranya dalam hal yang berkaitan dengan alur pemrosesan data pribadi dan memberikan solusi dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.
Dalam mengaplikasikan UU PDP, MFS Law Firm telah melakukan penyesuaian-penyesuaian atas dokumen-dokumen awal yang diperlukan bagi perusahaan dalam mematuhi UU PDP, dokumen-dokumen tersebut di antaranya adalah Privacy Policy, Cookie Policy, Consent Form, Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assesment (DPIA), Dokumen Perjanjian Pemrosesan, dan dokumen lainnya.